1 Juta Dollar AS yang Disiapkan Yaqut untuk Kondisikan Pansus Haji DPR Disita KPK

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menyita uang tunai sebesar 1 juta dollar Amerika Serikat dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan kuota haji 2023-2024. 

Uang ini diduga kuat disiapkan untuk upaya memengaruhi atau mengondisikan anggota Pansus Haji DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan ibadah haji, kata pihak KPK. 

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik dan pengelolaan anggaran negara.

KPK menjelaskan bahwa bukti berupa 1 juta USD tersebut telah diamankan sebagai barang bukti, dan saat ini berada di bawah penguasaan penyidik. 

Meski demikian, pihak lembaga antirasuah belum menemukan bahwa sejumlah uang itu benar-benar diserahkan ke anggota pansus yang dituju, sehingga proses hukum terhadap bukti dan pihak-pihak yang terlibat tetap berlanjut.

Kronologi Dugaan Pengondisian Pansus Haji

Menurut keterangannya kepada wartawan, Plt. Direktur Penyidikan KPK mengurai bahwa uang tersebut berasal dari fee yang dikumpulkan dari beberapa biro perjalanan haji. Fee ini diduga dikumpulkan oleh oknum tertentu yang punya peran dalam manajemen kuota haji. 

Uang itu kemudian diduga hendak disalurkan melalui seorang perantara berinisial ZA kepada anggota pansus di DPR, namun belum sempat diteruskan kepada anggota yang dimaksud.

Uang tersebut awalnya dikumpulkan oleh staf khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yaitu Ishfah Abidal Aziz atau dikenal sebagai Gus Alex. Ia disebut-sebut memfasilitasi permintaan fee kepada biro haji sehingga memungkinkan arus dana signifikan tersebut terkumpul sebagai modal usaha dalam dugaan pengondisian.

Pansus Haji sendiri dibentuk DPR RI sekitar Juli 2024 untuk mengevaluasi pelaksanaan haji di tahun itu. Sejumlah anggota pansus menyatakan tidak mengetahui adanya usaha pengondisian internal yang disebut oleh KPK, dan bersikeras fokus pada tugas pokok mereka menyidik penyelenggaraan haji secara independen dan profesional.

Status Tersangka dan Perkembangan Penanganan Kasus

Selain penyitaan uang tunai, KPK sebelumnya juga telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjadi salah satu tersangka utama dalam dugaan korupsi terkait kuota haji dan pengaturan fee yang merugikan negara.

Selain Yaqut, beberapa pihak lain juga disebut terlibat, termasuk Ishfah (Gus Alex), direktur operasional biro perjalanan, serta pimpinan asosiasi penyelenggara haji. 

KPK menduga mereka berperan dalam pengaturan kuota dan distribusi dana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta terdapat unsur keuntungan pribadi yang tidak semestinya.

Pengacara dari pihak yang ditetapkan tersangka sebelumnya telah melakukan upaya hukum, termasuk permohonan praperadilan, tetapi ditolak oleh pengadilan sehingga proses penyidikan dan penahanan tetap berlaku. Hal ini memberi sinyal bahwa otoritas hukum memberikan kelonggaran minim terhadap keberatan legal yang diajukan tersangka.

Kontroversi Pengelolaan Kuota Haji 2023-2024

Kasus ini bermula dari keputusan pemerintah dan Kementerian Agama untuk mengalokasikan tambahan 20.000 kuota haji atas permintaan Saudi Arabia. 

Tambahan ini dibagi rata antara kuota reguler dan kuota khusus, meskipun menurut undang-undang seharusnya prioritas penuh bagi jamaah reguler karena aturan kuota khusus maksimal hanya delapan persen dari total.

Pembagian kuota yang tidak sesuai regulasi ini disebut memicu kontroversi dan menjadi sorotan pansus DPR. 

KPK menemukan bahwa praktik praktek pengaturan kuota ini kemungkinan disertai pemberian fee kepada pejabat dan pihak terkait sehingga muncul dugaan kerugian negara signifikan serta manipulasi proses pemerintahan yang seharusnya transparan.