Mahfud MD Kritik Ketidakjelasan Polisi Saat Penanganan Kasus dalam Penetapan Status Tersangka

 

Pernyataan mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD kembali menjadi sorotan setelah ia mengkritik sejumlah keputusan polisi yang dinilainya tidak rasional, khususnya dalam menetapkan seorang warga sebagai tersangka setelah insiden pembelaan terhadap istri dari aksi penjambretan. 

Kritik ini mengundang diskusi luas mengenai kinerja institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Mahfud MD Serukan Evaluasi Penanganan Kasus Hogi Minaya

Latar Belakang Kasus

Kekinian, Mahfud MD menyoroti kasus seorang suami bernama Hogi Minaya, warga Sleman, Yogyakarta, yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman setelah membela istrinya dari penjambretan, yang kemudian menyebabkan dua pelaku meninggal dunia. 

Keputusan menetapkan Hogi sebagai tersangka dinilai Mahfud tidak mencerminkan pemahaman hukum pidana yang tepat.

Dalam penanganan kasus tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa apabila seseorang berada dalam posisi membela diri dan/atau membela orang lain yang berada dalam ancaman langsung, kriteria tindakan pidana harus dipahami secara komprehensif oleh aparat. 

Ia menegaskan bahwa tidak semua kejadian yang berujung pada kematian otomatis dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan dalam hukum pidana. Definisi pembunuhan memiliki elemen khusus di mana unsur kesengajaan serta niat jahat harus dipenuhi dalam kerangka KUHP.

Respons Mahfud

Dalam pernyataannya, Mahfud menyampaikan ketidakmasukakalan atas penetapan status tersangka tersebut, sekaligus mempertanyakan pemahaman aparat terkait norma dan asas dalam hukum pidana yang berlaku. Kritiknya bukan hanya soal satu kasus tetapi menyentuh aspek konsepsi hukum dan mekanisme penegakan hukum secara umum.

Viral dan Penanganan Polisi dalam Kasus Serupa

Kasus Sudrajat dan Viralitas

Pendekatan Mahfud terhadap kritik penanganan hukum Polri tidak terbatas pada kasus Hogi Minaya. Ia juga menyinggung kasus penjual es gabus, Sudrajat, yang sempat dicurigai menggunakan bahan tidak layak oleh oknum aparat hingga menjadi viral di media sosial. 

Tuduhan itu terbukti tidak benar, dan perkara akhirnya berakhir damai setelah Polri dan TNI meminta maaf kepada Sudrajat.

Kedua insiden ini menunjukkan bagaimana viralitas di media sosial kerap menjadi faktor dominan dalam menimbulkan respons cepat atau permintaan pertanggungjawaban dari pihak berwenang. 

Mahfud menilai kondisi ini dapat menciptakan pola penanganan hukum yang reaktif terhadap tekanan publik, bukan berdasarkan substansi dan kaidah hukum.

Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

Ketidakselarasan Aparat dan Sistem Hukum

Sorotan Mahfud hadir di tengah dinamika kepercayaan publik yang menurun terhadap Polri. Menurut beberapa pengamat, keputusan yang tampak tidak konsisten atau kurang memadai bisa memperlemah legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat. 

Ketika institusi penegak hukum dipandang kurang memahami atau menerapkan hukum secara proporsional, maka persepsi publik terhadap ketidakadilan bisa meningkat. 

Hal ini selaras dengan kritik terhadap institusi kepolisian yang selama ini sering ditolak masyarakat sebagai simbol keadilan bila penanganan kasus dinilai tidak tepat dalam konteks hukum dan fakta yang ada.

Keputusan yang tampak bertentangan dengan asas hukum seperti praduga tak bersalah atau definisi pembelaan diri bisa memperburuk kepercayaan publik. Mahfud menekankan bahwa ketidaksesuaian aparat dengan parameter hukum formal justru memperkuat narasi bahwa sistem perlu perbaikan struktural.

Peran DPR dan Langkah Selanjutnya

Intervensi Legislator

Dalam kasus Hogi Minaya, keterlibatan DPR RI muncul ketika mereka mengirimkan surat permintaan penghentian kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Sleman. 

Intervensi legislatif ini menunjukkan fungsi checks and balances (pengawasan legislatif terhadap eksekutif) dalam sistem hukum Indonesia, serta menunjukkan bahwa penanganan perkara yang kontroversial bisa memicu respons dari berbagai lembaga negara.

Sorotan Lebih Luas terhadap Reformasi Kepolisian

Pernyataan Mahfud juga membuka ruang diskusi tentang reformasi Polri. Ia bukan sekedar menyoroti insiden individual, tetapi menegaskan kebutuhan akan pemahaman hukum yang kuat di tubuh kepolisian serta mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. 

Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya responsif terhadap tren media sosial, tetapi konsisten terhadap prinsip hukum nasional. 

Kritik Mahfud MD terhadap penetapan tersangka dalam kasus suami bela istri dan penanganan kasus viral lainnya bukan sekadar persoalan teknis. Ia menempatkannya sebagai refleksi atas tantangan yang dihadapi kepolisian dalam memahami dan menerapkan hukum yang benar, serta ancaman terhadap kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. 

Dinamika ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era media sosial bukan sekadar prosedur formal tetapi perlu diimbangi pemahaman substantif terhadap norma hukum serta dialog dengan lembaga legislatif dan masyarakat.