Sekolah di Jakarta Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Imbas Cuaca Ekstrem

 

Ibu Kota Jakarta menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada aktivitas sekolah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi semua satuan pendidikan hingga 28 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi akibat cuaca ekstrem yang meluas di berbagai wilayah kota. 

Kebijakan ini diumumkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan disusun berdasarkan kondisi cuaca yang sulit diprediksi dalam beberapa hari terakhir.

Latar Belakang Kebijakan PJJ di Jakarta

Cuaca Ekstrem dan Dampaknya terhadap Sekolah

Jakarta telah mengalami curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir, diikuti dengan genangan air di jalan-jalan utama hingga permukiman warga. Kondisi ini menyebabkan banjir di beberapa titik wilayah Jakarta yang mengganggu mobilitas penduduk, termasuk siswa dan guru dalam mengakses sekolah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta bahkan mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat dan banjir yang masih mungkin terjadi.

Karena potensi risiko pada perjalanan siswa dan ancaman keselamatan di lingkungan sekolah yang terkena genangan air, instansi terkait menilai bahwa pembelajaran tatap muka tidak lagi layak dilaksanakan sementara waktu. 

Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh menjadi alternatif utama agar proses belajar tetap berjalan tanpa membahayakan peserta didik.

Surat Edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Kebijakan PJJ dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana. SE ini ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Jakarta dan menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dari rumah selama cuaca ekstrem berlangsung. 

Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai fleksibilitas pelaksanaan tugas ASN dan tenaga pendidik seiring kondisi cuaca buruk.

Surat edaran menyebutkan bahwa kebijakan PJJ akan berlangsung hingga 28 Januari 2026, meskipun waktu pelaksanaan bisa dievaluasi kembali berdasarkan perkembangan cuaca dan kondisi di lapangan.

Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh

Respons Sekolah dan Orang Tua

Kebijakan PJJ memerlukan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Kepala sekolah diminta untuk melakukan pendampingan serta pemantauan proses pembelajaran daring agar tetap efektif. 

Jika terjadi kendala teknis seperti terbatasnya akses internet, sekolah disarankan menyediakan alternatif metode pembelajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.

Komunikasi intensif antara guru dan orang tua menjadi hal penting selama masa PJJ. Ini untuk memastikan bahwa siswa tetap menerima materi pembelajaran secara utuh dan orang tua dapat membantu anak dalam mengikuti pembelajaran secara daring. 

Pihak sekolah juga diimbau untuk menyediakan panduan teknis bagi orang tua apabila terjadi hambatan dalam proses PJJ.

Peran Teknologi dalam Pembelajaran Daring

Pelaksanaan PJJ mengandalkan teknologi sebagai media utama pengajaran. Platform pembelajaran online, aplikasi komunikasi, serta tugas berbasis internet menjadi alat bantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Sekolah diminta memanfaatkan fitur-fitur daring yang sudah tersedia secara optimal, termasuk perangkat untuk rapat virtual dan penyebaran materi pembelajaran.

Namun demikian, pihak sekolah juga diingatkan untuk mengantisipasi keterbatasan akses teknologi pada sebagian siswa, seperti yang tinggal di daerah dengan sinyal lemah. Alternatif metode pembelajaran, misalnya tugas terstruktur yang dapat dikerjakan offline, dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut.

Langkah Pemerintah dan Mitigasi Risiko

Koordinasi dengan BPBD dan BMKG

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca. 

Informasi dari BMKG menjadi dasar utama penyusunan kebijakan PJJ serta langkah-langkah mitigasi lainnya, termasuk imbauan kesehatan dan keselamatan bagi warga Jakarta.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai yang masih harus bekerja selama cuaca ekstrem. Langkah ini diambil untuk mengurangi mobilitas publik dan membantu menjaga keselamatan masyarakat.

Evaluasi Kondisi dan Keputusan Besok

Edaran PJJ ini bersifat fleksibel dan akan dievaluasi secara berkala. Jika cuaca membaik dan kondisi banjir sudah teratasi, Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan untuk melanjutkan pembelajaran tatap muka. Pemerintah daerah juga akan mempertimbangkan masukan dari sekolah dan orang tua untuk menentukan langkah selanjutnya.

Apa Artinya bagi Siswa dan Orang Tua

Pembelajaran jarak jauh menjadi pengalaman yang harus dijalani kembali oleh siswa Jakarta setelah pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka. Ini memaksa adaptasi cepat dalam penggunaan teknologi pendidikan dan dukungan orang tua yang lebih aktif. 

Meskipun tantangan seperti keterbatasan sinyal atau gangguan teknis mungkin muncul, PJJ dianggap sebagai langkah terbaik untuk menjamin keselamatan anak di tengah cuaca ekstrem yang sedang berlangsung.

Kesimpulan Kebijakan PJJ Akibat Cuaca Ekstrem

Penerapan pembelajaran jarak jauh di Jakarta merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap kondisi cuaca ekstrem dan banjir yang berpotensi mengancam keselamatan peserta didik. Dengan dasar surat edaran resmi, kebijakan ini mencakup koordinasi intensif antara sekolah, orang tua, serta instansi terkait. 

Pemantauan situasi cuaca akan terus dilakukan untuk memastikan keputusan berikutnya, termasuk kemungkinan kembalinya pembelajaran tatap muka jika kondisi memungkinkan.