Bupati Aceh Tamiang Sampaikan Tiga Permintaan ke Presiden Prabowo

 

Di awal tahun 2026, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi sorotan nasional setelah bupati setempat mengambil langkah tegas untuk memperjuangkan hak warganya di tingkat pusat. 

Armia Fahmi, Bupati Aceh Tamiang, menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiga kebutuhan utama yang menurutnya mendesak untuk memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah tersebut. 

Permohonan ini disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi resmi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan luas, termasuk ribuan rumah yang hilang atau rusak berat. Situasi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memastikan warga mendapatkan tempat tinggal layak, cukup pangan, dan dukungan finansial sementara ekonomi lokal kembali stabil.

Dampak Bencana dan Latar Belakang Permintaan

Banjir besar tersebut tidak hanya merusak fisik infrastruktur dan hunian warga, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Aceh Tamiang. Ribuan rumah rusak atau hilang membuat keluarga harus hidup dalam keterbatasan, sementara akses ke kebutuhan pokok menjadi tantangan tambahan. 

Statistik penduduk di daerah itu menunjukkan jumlah penduduk yang terdampak mencapai ratusan ribu jiwa, angka yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Dalam konteks yang demikian, permintaan dari bupati bukan sekadar usulan biasa. Ini menjadi strategi penting untuk memastikan bantuan pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di tengah proses pemulihan yang masih panjang.

Prioritas Pertama: Hunian Tetap Bagi Korban

Prioritas utama yang diutarakan oleh Bupati Armia Fahmi adalah penyediaan hunian tetap (huntap) bagi para korban yang kehilangan rumah mereka. Hasil pendataan pemerintah desa menunjukkan bahwa jumlah rumah yang hilang mencapai puluhan ribu unit, sementara sejumlah rumah lain mengalami rusak berat. 

Total kebutuhan huntap diperkirakan lebih dari 42 ribu unit untuk bisa menampung seluruh korban yang kehilangan tempat tinggal.

Argumennya sederhana: tanpa rumah yang layak, proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak akan berjalan lambat. Hunian tetap menjadi fondasi utama agar warga dapat kembali membangun kehidupan normal mereka. 

Pasca bencana, banyak keluarga yang harus bertahan di tempat pengungsian atau hunian sementara yang tidak memadai untuk jangka panjang.

Permintaan ini juga mencerminkan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan ada kesinambungan dari hunian darurat ke hunian yang permanen dan layak guna memberi rasa aman dan stabil bagi warga yang kehilangan rumah. 

Secara implisit, tuntutan ini menegaskan bahwa bantuan jangka panjang lebih penting daripada solusi sementara yang hanya mengatasi masalah sesaat.

Fokus Kedua: Bantuan Pangan Selama Enam Bulan

Permintaan kedua yang dilontarkan oleh bupati berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tamiang. Mengingat banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatan akibat bencana dan kondisi ekonomi yang masih berat, dukungan pangan untuk jangka waktu minimal enam bulan menjadi hal yang sangat penting.

Bupati bersama pemerintah setempat sudah menghitung komponen kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga dalam periode tersebut. 

Ini bukan sekadar usulan administratif: dalam situasi krisis seperti ini, banyak warga tidak lagi memiliki kekuatan finansial untuk membeli kebutuhan primer, terutama menjelang periode penting seperti Ramadan dan hari raya Idul Fitri yang secara tradisional membutuhkan biaya hidup lebih besar.

Tujuan utamanya adalah memberi ruang bagi warga untuk bertahan hidup tanpa harus terjebak dalam lingkaran utang atau kesulitan ekonomi lanjutan. Pemenuhan kebutuhan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperlancar proses pemulihan sosial ekonomi secara keseluruhan.

Permintaan Ketiga: Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Permintaan ketiga mengarah pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga yang menjadi korban bencana. Armia Fahmi mengusulkan agar sekitar 111.570 kepala keluarga di Aceh Tamiang dapat menerima BLT yang bersifat membantu secara finansial dalam jangka waktu tertentu. 

Nilai yang diusulkan adalah sekitar Rp1 juta per keluarga untuk tahun berjalan sebagai bentuk bantuan langsung dari pemerintah.

BLT dimaksud dipandang sebagai instrumen penting untuk membantu keluarga menutupi kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan bantuan pangan — seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan obat-obatan, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sering terjadi setelah bencana besar.

Respons Pemerintah Pusat

Menanggapi rangkaian tuntutan ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah pusat akan melakukan kajian dan integrasi data secara menyeluruh agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. 

Pemerintah juga menegaskan pentingnya sinergi antara data pemerintah daerah dan pusat untuk menyusun langkah pemulihan yang efektif.

Langkah ini menunjukkan bahwa permintaan yang diajukan bukan hanya menjadi dokumen formal, tapi juga bagian dari proses koordinasi yang lebih luas antara berbagai tingkat pemerintahan guna merancang strategi pemulihan pascabencana.

Permintaan Bupati Aceh Tamiang kepada Presiden Prabowo mencerminkan kebutuhan nyata dan mendesak yang harus segera diatasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pascabencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah tersebut. 

Mulai dari kebutuhan hunian tetap, dukungan pangan jangka panjang, hingga bantuan langsung tunai, semuanya dirancang untuk mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi warga. Pendekatan yang sistematis dan berbasis data akan menentukan seberapa cepat proses pemulihan dapat berjalan efektif.